Untuk semua bidang ketatalaksanaan.

Database ketatalaksanaan terpusat, kuesioner, lembar kerja evaluasi, monitoring dan evaluasi serta data index ketatalaksanaan. diharapkan bisa menjadi sarana pembinaan kepada Perangkat Daerah dan Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah.

alternative
alternative

Proses Bisnis (PROBIS)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pelajari lebih lanjut
alternative

Standar Operasional Prosesdur (SOP)

Adalah suatu standar / pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.

SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

Pelajari lebih lanjut
alternative
alternative
alternative

Pakaian Dinas

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.

Pelajari lebih lanjut
alternative

Tata Naskah Dinas

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

  • 1.
    Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
  • 2.
    Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Pelajari lebih lanjut
alternative
alternative
alternative

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Pelajari lebih lanjut